Rahman Saleh Khawatir Substansi Demo Korupsi Kabur dengan Munculnya Isu Pelecehan

Aksi
Salah seorang pengunjukrasa saat beraksi di Kantor DPRD Parepare. --syamsuddin--

PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Kecaman Koalisi Perempuan Indonesia atas penyerahan BH pada aksi unjukrasa yang mengusung isu korupsi di DPRD Parepare mendapat tanggapan dari pengunjukrasa.

Rahman Saleh, salah satu orator saat unjukrasa LSM Fokus memberikan klarifikasi. Aksi tersebut, lanjut Rahman Saleh, dinilai tidak bermaksud melecehkan kaum hawa.

“Kami tidak bermaksud melecehkan kaum Perempuan, karena konteks aksi pada konteks kepemimpinan dewan yang dinilai lemah dan tidak mampu perjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Rahman Saleh, aktivis LSM Fokus melalui pesan elektronik Whatsapp, Sabtu (16/2/2019).

Menurut Rahman Saleh, dalam Islam, kepemimpinan memang identik dengan laki-laki sebagaimana Firman Allah SWT,  laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. (QS An Nisa).

“Mengapa laki-laki, karena secara kodrati laki-laki umumnya ditakdirkan memiliki fisik yang lebih kuat, lebih rasional dan tahan banting. Sehingga pesan simboliknya BH, jika dewan tidak mampu jalankan fungsinya, lebih baik jadi perempuan yang secara kodrati memang ditakdirkan memiliki fisik yang lemah dan lebih mendahulukan perasaan,” ungkap Rahman Saleh.

Namun jika ini dianggap melecehkan, maka Rahman Saleh memohon maaf. Hanya saja, Rahman Saleh mengaku heran atas reaksi Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Parepare yang terkesan baper (Bawa Perasaaan, red), tanpa ada tabayyun terlebih dahulu. Rahman Saleh justru khawatir substansi dari aksi demo kabur dengan munculnya isu pelecehan ini.

“Jika kami bisa bertanya ke koalisi perempuan, mengapa diam saja ketika insentif kader posyandu sudah 4 bulan tidak dibayarkan. Sementara umumnya kader posyandu adalah perempuan. Mestinya koalisi perempuan lebih peka pada persoalan substansi seperti itu,” tegas Rahman.

Sebelumnya, Koalis Perempuan Indonesia Kota Parepare angkat bicara soal aksi unjukrasa yang dilakukan LSM Fokus bersama warga, Rabu (13/2/2019) di Kantor DPRD Parepare. Satat itu, sejumlah pengunjukrasa menjadikan BH sebagai simbol lemah. Hal ini dianggap koalisi perempuan sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan.

“Makanya kami angkat bicara beberapa hari pasca demo dilakukan, agar isu korupsi tidak hilang. Terkait itu, kami malah jauh hari sebelumnya melakukan aksi mencegah korupsi melalui beberapa kegiatan seperti SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi),” terang Andi Nhila, aktivis perempuan Kota Parepare saat memberi keterangan pers di Warkop 588, Sabtu (16/2/2019).

Dalam kesempatan itu, Andi Nhila juga mengatakan, jika pihaknya juga kembali bertanya soal isu korupsi yang diangkat di tahun politik. Terlebih, yang ikut demo ada beberapa calon anggota legislatif. “Apakah mau kalau aktivis perempuan mengkampanyekan jangan pilih calon anggota dewan yang dianggap melecehkan kaum perempuan?,” tanya Andi Nhila.

Ia mengingatkan bahwa 50 persen pemilih di sejumlah Dapil di Kota Parepare itu adalah perempuan. (*)

Reporter : Syamsuddin

Editor : Alfiansyah Anwar

 

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda