Yasser Latief Harap Pengurus Baru Rampungkan Gedung PII dan PP Keinsinyuran

Yasser Latief.
Yasser Latief.

PADANG, PIJARNEWS.COM – Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Parepare, Ir H Yasser Latief, MM berharap agar pengurus PII yang baru hasil kongres PII di Padang bisa merampungan pekerjaan rumah (PR) pengurus lama. Dua diantaranya, sebut Yasser Latief, yakni penyelesaian gedung PII dan Peraturan Pemerintah (PP) Keinsinyuran.

Menurut Yasser Latief, dua program tersebut sangat penting untuk ditindaklanjuti demi kemajuan PII ke depan.  “Semoga pengurus baru bisa melanjutkan program-program yang belum diselesaikan pengurus lama. Misalnya penyelesaian gedung PII dan PP yang  berkaitan dengan keinsinyuran,” tandas Yasser Latief kepada PIJARNEWS, Sabtu 8 Desember 2018.

Dilansir ANTARA, Heru Dewanto, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang terpilih pada periode 2018-2021. Ia menggantikan Hermanto Dardak yang sudah habis masa jabatannya selama tiga tahun.

Heru mengatakan, dalam konteks global dan nasional, PII harus mendefinisikan peran dan posisinya dan titik tolaknya adalah penerbitan UU Insinyur no 11 tahun 2014. Hanya saja, mestinya dilanjutkan dengan penerbitan PP Keinsinyuran yang statusnya sejak setahun lalu tidak kunjung berubah dan tinggal di tanda tangani Presiden RI.

“Inti sari dari UU ini adalah hanya orang yang berprofesi insinyur yang dapat melakukan praktek keinsinyuran. Hukum pidana positif berupa kurungan dan denda uang menunggu mereka yang melanggar aturan ini,” tandas Heru saat memberi sambutan dalam kongres PII di Padang, Kamis 6 Desember 2018.

Menurut Heru, saat PP diterbitkan dan ratusan ribu sarjana teknik berebut mendaftar untuk mendapatkan gelar profesi insinyur, maka sumbatan sistem registrasi dan sertifikasi PII yang masih bersifat manual akan mengakibatkan katastropi yang tak terbayangkan.

“Karena itulah, program 100 hari pertama pengurus PII periode 2018 – 2021 salah satu yang akan direalisasikan adalah penerbitan PP Keinsinyuran serta pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Diantaranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait dengan balai kerja dan wilayah, serta cabang,” ujar Heru. (ant/alf)

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda

Pijar News di di Google News