PAREPARE, PIJARNEWS.COM–Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin melakukan Kunjungan Kerja (Kunker)!ke Kota Parepare dan disambut langsung Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali, Senin (8/1/2024).
Hadir dalam kunjungan silaturahmi tersebut Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan Tokoh Masyarakat Kota Parepare.
Dalam sambutannya Akbar Ali, menyampaikan, meskipun Parepare merupakan Kota terkecil di Sulawesi Selatan daerah Parepare sangat strategis dalam investasi dan bisa menjadi miniatur Negara Singapura.
“Parepare dengan luas 99,33 km², memiliki 4 Kecamatan dan 22 kelurahan yang merupakan Kota terkecil di Sulawesi Selatan, namun Parepare daerah yang strategis dalam investasi bisa menjadi miniatur Negara Singapura,” ucapnya dalam kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium BJ. Habibie, Rujab Walikota Parepare.
Pj Walikota Parepare juga menambahkan bahwa skala prioritas program pemerintah pusat, salah satunya ialah menjaga stabilitas pelaksanaan pemilu 2024.
“Ada 8 skala program prioritas kota Parepare telah dibuktikan ialah menjaga stabilitas pelaksanaan pemilu 2024. Alhamdulillah untuk saat ini kondusifitas ketentraman dan ketertiban kota Parepare sangat terjaga dan untuk pendanaan Alhamdulillah sudah 100% dan sudah kami sampaikan kepada penyelenggara bahwa KPU dan Bawaslu sejumlah 24M, 15M untuk KPU dan 9M untuk Bawaslu,” ungkap Akbar Ali.
Sementara, Pj Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan bahwa seluruh penyelenggara dengan tupoksi yang berbeda-beda tetapi dengan tujuan menghadirkan kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan.
Bahtiar Baharuddin menyampaikan grafik angka inflasi Kota Parepare luar biasa dalam waktu 2 bulan berhasil menekan pada Desember tahun lalu.
“Grafik inflasi Sulawesi Selatan 2 tahun terakhir 3,57%, Parepare grafiknya bagus sekali september-desesember 2,71%. Dalam waktu 1 bulan berhasil menurunkan inflasi dari 3,53 menjadi 2,33 dengan tata kelola yang baik,” pujinya.
Bahtiar Baharuddin menambahkan seluruh pertemuan pelaksanaan tidak semua dapat dilaksanakan di Makassar dan upayakan seluruh Sulawesi Selatan.
“Di tahun 2024 ini tidak boleh berkegiatan harus di Makkasar, 80% harus di seluruh Sulawesi Selatan dan 20% pelaksanaan di Makassar,” tutupnya
Reporter: Nurfadila Laupa
