Tanpa Penasehat Hukum, Tiga Peternak Divonis 1,4 Tahun Penjara dan Denda Rp150 Juta

PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Nasib memilukan dialami tiga orang peternak asal Parepare. Mereka divonis 1,4 tahun penjara plus denda Rp150juta di Pengadilan Tipikor Makassar, Rabu 19/4 lalu. Mereka dituding bertanggungjawab atas kasus korupsi bansos sapi bunting, tahun anggaran 2012 lalu. Ironisnya, ketiganya menjalani proses penyidikan hingga vonis tanpa didampingi penasehat hukum.

Ketiganya masing-masing Hasanuddin, Ketua Kelompok Tani Lontangge, Sukardi Bin Lawise, Kelompok Tani Massiddi dan Ketua Kelompok Tani Usaha Baru, Muhammad Saleh. Istri Saleh, Nisa (65) mengaku kecewa atas vonis tersebut. Pasalnya dia yakin suaminya tidak tahu-menahu soal perkara itu, dan hanya bertindak sebagai penerima bantuan.

“Suami saya tidak mungkin berbuat jika tanpa petunjuk dari dinas. Katanya, atur saja. Ada bantuan Rp200 juta, tapi diambil sama kadis Rp20 juta. Sisanya bisa dibagi kepada 25 peternak anggota kelompok tani, meskipun tidak punya sapi bunting,” urai Nisa saat ditemui PIJAR dirumahnya.

Soal proses hukum suaminya yang dilalui tanpa penasehat, dia mengaku bingung karena tidak mampu membayar biaya jasa pengacara. “Tidak adami uang saya pak. Sejak suami saya dipenjara, kami ini hidup pas-pasan. Kami bingung apa salahnya suami saya, uang sedikit baru disuruh bayar denda Rp150 juta. Biar dikumpul semua harta kami tidak akan cukup pak. Uang kami tabung sekarang tidak sampai sejuta,” kata Nisa berurai air mata.

Pegiat hukum dari Koordinat Perjuangan Rakyat (Kopera), Muh Nasir Dollo mengkritik keras aparat yang tidak menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa sejak awal persidangan. Bahkan sejak awal penyidikan.

“Ini perintah UU pasal 56 KUHP. Kalau tersangka belum mampu menyewa pengacara, maka negara wajib sediakan. Jaksa harusnya mnunjuk penasehat hukum untuk mendampungi terdakwa sejak persidangan awal. Ada saja penasehat hukum, keadilan belum tentu terwujud apalagi tanpa didampingi,” kritik akademisi disalah satu kampus di Parepare itu.

Kini mereka bertiga yang sejatinya hanya warga miskin penerima bansos, sudah lima bulan mendekam dipenjara. Sementara pejabat yang bertanggungjawab atas proyek tersebut justru Kejari Parepare mengeluarkan SP3 alias penghentian penyidikan atas perkaranya. “Ini sebuah pembodohan, dan rakyat menjadi budak ketidakadilan,” tandas Nasir. (ris)

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda