MAKASSAR,PIJARNEWS.COM–Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan uraian tabel relalisasi dan proyeksi pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2024 PAD Sulsel meningkat hingga diproyeksikan pada anggaran 2023 mendatang.
Pada 2020 realisasi PAD sebesar Rp. 3,8 Triliun, pada 2021 meningkat menjadi Rp. 4,4 Triliun. Sementara itu target pada tahun 2022 dalam APBN sebesar Rp. 5 Triliun dan proyeksi PAD 2023 dipatok sebesar Rp. 5,4 Triliun kemudian proyeksi 2024 sebesar Rp. 5,6 Triliun.
PAD Sulsel tersebut bersumber dari Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Untuk pajak daerah, retribusi daerahnya dinilai tidak konsisten, sebab pada 2020 sebesar Rp. 36,9 Miliar, tahun 2021 naik Rp. 38,1 Miliar kemudian di 2022 juga kembali meningkat menjadi Rp. 53 Miliar, namun pada 2023 targetnya turun menjadi Rp.44,2 Miliar.
Begitu pula dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak naik secara signifikan, di tahun 2020 sebesar Rp.115 Miliar, tahun 2021 naik menjadi Rp.155,5 Miliar, tahun 2022 naik Rp.157 Miliar, namun pada tahun 2023 targetnya turun menjadi Rp. 151 Miliar.
Selanjutnya pendapat asli daerah lainya yang sah, pada tahun 2020 sebesar Rp. 375 Miliar, tahun 2021 naik sebesar Rp.469 Miliar, tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar Rp.570 Miliar dan pada tahun 2023 turun menjadi Rp.534 Miliar.
Anggota komisi E DPRD Sulsel, Selle KS Dalle yang menyoroti beberapa rincian anggaran yang dipatok tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sudah membaik tersebut.
“Ini saya lihat grafiknya naik terus, tapi pada saat masuk di 2023 turun, kenapa seperti ini ? Padahal kondisi keuangan semakin membaik,” ujar Selle.
Selle menyangkan hal itu sebab beberapa perusahaan daerah telah bergerak kencang. Salah satunya perusaha daerah PT. Sulsel Citra Indonesia (SCI) yang menargetkan pendapatan besar.
“Senang sekali kita membaca media akhir-akhir ini bahwa ada Perseroda yang bergerak kencang. Menargetkan pendapatan yang sekian. Yah udah kasi naik aja pendapatannya disini. Kasi tantangan itu Perseroda,” ungkap politis Demokrat itu.
Sementara itu ia juga menyoroti retribusi daerah yang ditargetkan anggarannya lebih kecil dari tahun sebelumnya
“Pendapat asli daerah yang sama dengan retribusi daerah kalau 2020-2021-2022 naik, tapi pas 2023 turun. Klau kami ini tahun terakhir pengabdian. Periode pemerintahan yang sekarang tentu harus dengan semangat optimisme yang gas full,” terangnya.
“Inikan landai-landai aja pak ketua. Jadi kalau saya dari sini harus di kasi tantangan untuk menaikkan,” lanjutnya.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel itu, meminta kejelasan kompenen dalam lain-lain pendapatan yang sah yakni rincian hibah yang juga mengalami penurunan, disebutkan tahun 2022 ditargetkan Rp. 124 Miliar sementara di tahun 2023 turun menjadi Rp.88 Miliar.
Ia mengaku optimistis dengan kondisi keuangan yang membaik serta kondisi ekonomi yang mulai menggeliat.
“Optimis kita ini karena kondisi keuangan sudah membaik, kondisi secara umum juga ini sudah lewat pandemi covid, sudah menggeliat ini perekonomian, apalagi sudah kereta api ini sudah mulai selesai dan beroperasi. Ini kan sudah menjadi pemicu baru dari gerakan ekonomi kita,” tutupnya.
Sementara itu Sekretaris Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Sulsel, Reza mengatakan akan mempertimbangkan kembali atas usulan yang masuk, sebab katanya angka yang dimasukan itu atas usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.
Pihaknya juga akan melakukan komunikasi kembali kepada OPD-OPD yang diberikan usulan.
“Ini yang pasti harus kita lihat dulu karena tadikan angka-angkanya, karena itu tadi saya bilang angka itu bukan dari kami tapi memang dari bawah yang diangkat dari masing-masing OPD karena itemnya terurai bukan hanya bapenda tapi semua OPD disitu, bukan hanya Perseroda tapi ada tadi GMTD dan berbagai macam,” Jelas Reza Saat diwawancarai pijarnews.com, Kamis (4/8/2022).
Hal itu kata Reza, pihaknya harus melihat kembali capaian pendapatan tiap OPD dan kinerjanya.
“Jadi pasti kita melihat kembali dana mereka, apakah mereka usul berapa yah pasti kita usul begini. Kan mereka nanti yang mencapainya kan dan pasti kembali ke mereka, kinerja mereka banyaknya mereka,” tutupnya.
Reporter Sucipto Al-Muhaimin
