MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengaku was-was dengan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) terhadap usaha hotel dan restoran.
Menurut Anggiat, adanya instruksi presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 20 triliun akan memberikan dampak yang signifikan bagi tingkat okupansi hotel maupun restoran.
“Memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 20 triliun atau memangkas sekitar 53 persen, jelas akan memberikan dampak signifikan untuk aktivitas okupansi hotel maupun restoran di Sulsel, juga di Indonesia tentunya,” ujar Anggiat, Sabtu (8/2/2025) dikutip dari CNN Indonesia.
Anggiat menilai pemerintah berhasil memangkas sejumlah anggaran di kementerian, termasuk memotong anggaran perjalanan dinas yang akan memberikan efek domino bagi perekonomian masyarakat.
“Pemerintah harus melihat efek domino dari pemangkasan anggaran ini tetapi jika tingkat hunian hotel menurun, maka permintaan beras dan sayuran, daging dan ayam akan berkurang,” ungkapnya.
Anggiat menuturkan bahwa pemerintah harus melihat sejumlah faktor-faktor yang menjadi roda penggerak perekonomian di masyarakat, sehingga berkurang okupansi hotel akan berdampak ke sejumlah sektor perekonomian di masyarakat.
“Riil material yang sifatnya sebagai pemantik ekonomi daerah, seperti petani, nelayan dan sebagainya pasti mengalami pengaruh akibat sumbu (ekonomi) itu melemah, ketika okupansi, event melemah. Jika ini melemah maka permintaan hasil tani, nelayan dan peternak akan berkurang, ini harus dilihat oleh pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anggiat mengungkapkan pengurus PHRI pusat hingga daerah telah menyuarakan terkait pemangkasan anggaran tersebut.
“Kita berharap gagasan penghematan itu harus segera dievaluasi kembali,” ujarnya. (*)
Sumber: CNN Indonesia
