PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN memprogramkan semua rumah ibadah di Parepare akan disertifikatkan. “Saya sudah minta agar pengurus rumah masjid dan rumah ibadah lainnya segera melengkapi berkas untuk pensertifikatan gratis,” kata Kepala Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN Parepare Muhammad Syukur S.Sit saat melantik empat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang baru, di Kantor BPN Parepare Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (4/1).
Kepala BPN Muhammad Syukur mengatakan,
pelantikan PPAT wajib di depan Kepala Kantor bagi yang ditunjuk atau pun diangkat oleh BPN. “Sekarang PPAT Parepare ini sudah berjumlah 16 orang kemudian PPATS ada empat. Tugas baru kita ada beberapa peraturan yang harus dilaksanakan sebagai PPAT antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37, PP Nomor 24 tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Nomor 1 tahun 2016 semua mengatur tentang tugas PPAT,” ungkap Muhammad Syukur.
Ia mengatakan, tahun lalu BPN menyelesaikan pensertifikatan tanah 4
ribu bidang. Tanah itu akan terakses oleh bank dan roda perekenomian. “Di sini tugas PPAT terkait tanah membantu BPN dalam perbuatan hukum segala sesuatunya yang di atas tanah,” ujarnya.
Muhammad Syukur mengatakan, strategisnya tugas PPAT karena tanah tidak pernah bertambah, tapi manusia di atasnya selalu bertambah.
“Semakin banyak manusia yang hidup di atas tanah kebutuhan akan tanah meningkat. Tanah harus untuk kesejahteraan rakyat, penguasaan tanah tidak boleh melampui batas,” katanya.
Menurutnya, dengan kebutuhan tanah semakin meningkat, tugas PPAT juga semakin strategis. BPN Parepare tahun lalu menyelesaikan 4000 bidang. “Tahun ini kita ditargetkan 3.100 bidang dari target 7.000 bidang dan mudah-mudahan tercapai dan kita tidak kasih ke kabupaten lain karena saat ini sudah 3.403 bidang yang sudah terdata,” kata Kepala BPN.
Ia mengatakan, BPN tahun lalu ditarget 10 ribu bidang dengan harapan Parepare lengkap sertifikat. Namun apa yang direncanakan tidak sejalan dengan stakeholder. “Insyaallah 3.100 bisa selesai Maret, supaya daerah lain tidak bisa ambil lagi jatah Parepare,” katanya.
Kepala BPN menilai tugas PPAT ke depan semakin banyak. Untuk itu PPAT baru segera membuat contoh stempel dan paraf lalu dikirim ke BPN dan Pengadilan Negeri.
Muhammad Syukur mengungkap tahun ini BPN akan menerapkan PPAT online untuk mengantisipasi menumpuknya berkas di loket. “PPAT online bagus, masalah yang biasa terjadi yakni makin meningkatnya berkas di loket dan bertumpuk di loket, tetapi dengan PPAT online berkas diinput hanya 16 menit. Karena PPAT online berkas sudah diinput di kantor PPAT, dilihat saja berkasnya dan bayar, jadi tidak ada penumpukan, pelayanan berkas cepat,” katanya.
Muhammad Syukur mengaku tidak bisa dipungkiri pelayanan BPN Parepare yang lambat namun tidak banyak. “Sebenarnya yang lambat proses konversi tanah negara. Misalnya rincik bukan asli,” katanya.
Tapi dengan PPAT online langsung didaftar di loket.” Tanggal 1 diinput tanggal 3 sudah di meja saya,” katanya.
Empat PPAT yang dilantik yakni Edward SH,M.Kn, Zhulfiany SH,M.Kn, Andi Tenri Soraya Bustan,SH.M.Kn dan Ida Indriani Djabir SH.M.Kn. (rls/asw)
