MAKASSAR, PIJARNEWS.COM – Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Suara Advokat Indonesia (SAI) menggelar Seminar Nasional Tindak Pidana Pemilu dan Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Menjelang Pemilu yang merupakan rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Claro, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulsel, Jumat (25/8/2023) dan untuk Rakernas berlangsung hingga 27 Agustus 2023.
Hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakejati) Sulsel Zet Tadung Allo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Hamzah Halim dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan Peradi SAI Hamdan Zoelva.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jendral Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M. A., Ph. D dalam pidato pembukaan meminta agar menjaga keberlangsungan pesta demokrasi (Pemilu) dari konflik-konflik yang saling menghancurkan pihak lain.
“Ini harus kita cegah. Keberhasilan suatu Pemilu sangat tergantung dari orkestra banyak stakeholder, yang utama adalah penyelenggara Pemilu (KPU) yang jumlahnya hingga 2 juta sampai ke ad hoc TPS-TPS,” ujarnya.
Menteri Tito mengatakan, keberhasilan juga bukan hanya peran dari penyelenggara dan pemerintah, tapi juga pengawas Pemilu dan jajarannya. Bukan hanya pengawas formal, Bawaslu dan jajarannya, tapi juga pengawas non Bawaslu. “Ada lembaga-lembaga pengawas, Ormas-ormas pengawas, NGO, masyarakat dan juga media untuk berjalannya Pemilu dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, kata Tito, peranan media juga penting untuk memberitakan hal positif terkait Pemilu. Tapi kata dia, saat ada problem, sebab ada media konvensional dan media sosial.
“Kalau media konvensional umumnya mudah untuk direkognisi, karena ada reporter lapangan, koordinator liputan, editor, dan redaksi. Tapi yang media sosial siapapun bisa mengakses apakah Twitter, Grup-grup WhatsApp, Facebook, Instagram dan aplikasi lain, itu dapat memberitakan menjadi jurnalis sendiri dan itu yang perlu diwaspadai, karena kita susah merekognisi (mengenal) netizen. Tidak punya kartu, kadang menggunakan identitas asli kadang juga menggunakan identitas palsu. Ini dapat melegitimasi, menjatuhkan dan menghancurkan elektabilitas lawan dan itu harus dihindari karena banyak hoaks, untuk itu harus kita jaga dan cegah dan sosialisasikan jangan sampai terjadi seperti itu,” jelasnya.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam paparan materinya mengatakan, sekarang dengan begitu banyaknya media sosial rupanya tidak baik. “Dengan beredarnya hoaks di media sosial yang tidak terkontrol ini membuat situasi semakin buruk,” ujarnya.
Rahmat Bagja mengungkapkan, 2015 pada saat Pemilu Jokowi dan Prabowo belum terlalu banyak hoaks. Tapi begitu Pilkada DKI, hoaksnya semakin banyak. (*)
Reporter : Wahyuddin
