Perjuangan Istri Terpidana Bansos Parepare Mendapat Keadilan

PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Tiga orang peternak kasus bansos sapi bunting, telah divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Ketiganya masing-masing Ketua Kelompok Tani (Poktan) Lontangge Hasanuddin, Ketua Poktan Massiddi Sukardi Bin Lawise, dan Ketua Kelompok Tani Usaha Baru, Muhammad Saleh.

Selama mendekam dibui, tanggungjawab mereka sebagai kepala rumah tangga beralih ke istri. Istri Sukardi misalnya, Bu Mahira, terpaksa melakoni pekerjaan ganda mengurus ternak hingga menjadi mengolah jambu mete. “Mau bagaimana lagi pak. Kami punya empat anak yang mesti dinafkahi,” kata Mahira, saat ditemui PIJAR dirumahnya, Jumat 21/4.

Bu Mahira mengaku pasrah dengan hukuman yang dijatuhkan pada suaminya. Padahal, dia tau persis suaminya hanya menikmati bagiannya sendiri, sekira Rp3jutaan dari total Rp200 juta dana bansos yang dia pertanggugjawabkan. “Tidak mungkin suami saya berbuat korupsi, itu karena ada pejabat yang bilang ‘atur saja…” tanpa menjelaskan kepada kami peruntukkan bansos itu sebenarnya,” beber Bu Mahira, ditemani Bu Nisa, istri Saleh.

Saat awal-awal kasus itu bergulir, Bu Mahira juga pernah mendatangi Rumah jabat walikota Parepare Taufan Pawe. Dia mengaku dijanjikan akan dibantu menghadapi proses hukum, mengingat salah satu janji kampanye TP-Fas saat itu adalah pendampingan hukum gratis. “Saat itu malam, kami kunjungi rujab. Beliau berjanji akan membantu,” akunya.

Mereka juga menyadari, mengikuti proses hukum tanpa didampingi pengacara tentu sangat beresiko. Namun mereka bukannya tidak punya usaha meringankan hukuman suami. Beberapa hari sebelum vonis, Mahira bersama istri dua terpidana lainnya harus berbonceng tiga tengah malam. “Kami pergi cari orang yang bisa bantu bikin pembelaan (pledoi, red). Soalnya selama ini suami kami tidak punya pengacara,” katanya.

Pegiat hukum dari Kopera, Nasir Dollo saat diwawancara salah satu media nasional dirumah Bu Mahira, Jumat 21/4. Kopera kini mendampingi ketiga terpidana. (foto: Ris/PIJAR)

Kasus bansos sapi bunting mulai bergulir 2012 lalu. Kala itu Dinas PKPK menyerahkan Rp600 juta kepada tiga kelompok tani, untuk perawatan sapi bunting. 10 persen rupanya menjadi “jatah” pejabat, yang belakangan mengembalikan jatah itu lalu lolos dari jerat hukum, usai Kejari Parepare mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Namun malang bagi ketiga peternak ini, perkara mereka tetap dilanjutkan hingga vonis pada Rabu lalu.

Kini perkara itu didampingi oleh pegiat hukum dari Koordinat Perjuangan Rakyat (Kopera) Nasir Dollo. Sejumlah aktivis NGO asal Makassar yang baru mengetahui masalah itu, juga telah menyatakan kesediaannya mendampingi para terpidana. Namun jika boleh mimilih, para istri terpidana lebih ingin mengembalikan uang bansos yang mereka terima, ketimbang berurusan dengan hukum yang tidak pernah mereka inginkan. (ris)

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda