MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Perseteruan Kereta Api (KA) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berlanjut. Wali Kota Makassar Muhammad Ramadhan Pamanto atau Danny Pomanto mengundang Gubernur Sulsel diskusi terbuka membahas Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) lahan KA jalur Maros Makassar.
Hal itu dibenarkan oleh Danny Pamanto, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (9/8/2022). “Benar sekali,” ungkapnya.
Danny menerangkan, ada kelompok pecinta lingkungan hidup yang mengundang semua pihak untuk membuka dokumen AMDAL untuk dilakukan pengujian secara terbuka
“Ada kelompok pencinta lingkungan hidup yang mau mengundang semua pihak untuk membuka dokumen amdal untuk diuji secara terbuka,” terang Danny.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, untuk menguji AMDAL itu bukan dengan statement namun harus dibuktikan secara saintifik.
“AMDAL hanya bisa diuji dengan Amdal, kalau mau menguji itu tidak boleh dengan statement harus dengan saintifik,” ujar Sudirman.
Kendati demikian, Sudirman merespon baik undangan Walikota Makassar melakukan diskusi terbuka untuk menguji AMDAL KA Sulsel.
“Kalau saya sih maksud Wali Kota itu baik, tinggal masukannya kan juga bagus, tinggal komunikasi dengan Balai (Kereta Api). Karena urusan teknis itu ke Balai, bukan ke kami (Pemprov),” ungkap Sudirman.
Sudirman menjelaskan, pihaknya hanya menetapkan penetapan lokasi (Penlok) Maros dan Makassar, namun perihal teknis itu dilakukan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel.
Ia juga menyarankan agar melakukan komunikasi dan membuka diskusi dengan pihak BPKA Sulsel.
“Kami hanya menempatkan Maros dan Makassar ini sebagai lokasi kereta Penlok (penempatan lokasi) kan. Tapi persoalan teknis yah Balai. Silahkan ke Balai. Tinggal open discussion (diskusi), dan komunikasi dengan baik, pemerintahan gitu harus Sipakatau (saling mengormati),” pungkasnya.
Selain itu ia juga mengatakan proyek strategis nasional (PSN) itu, Penlok dan AMDAL bukan merupakan penetapan teknis yang tidak memiliki dasar.
Ia juga menegaskan bahwa progres PSN tidak boleh berhenti sebab anggaran sudah tertanam.
“Kan kami (Pemprov) PSN untuk Penlok bukan penetapan teknis yah. Amdalnya ada di sana (Balai) juga tidak mungkin menetapkan tanpa ada dasarnya. Progres PSN tidak boleh berhenti, sudah tertanam uang, ada uang mau masuk masa kita tolak uangnya,” tutupnya.
Reporter : Sucipto Al-Muhaimin
