PAREPARE,PIJARNEWS.COM–anakbtidak sekolah menjadi pusat perhatian Pemerintah Kota (pemkot) Parepare. Pihak pemkot berkomitmen kuat untuk mempercepat penanganannya dengan berkolaborasi dengan banyak pihak.
Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun, juga menyebut penanganan membutuhkan banyak dukungan anggaran, dan dukungan kebijakan. Maka, salah satu bentuk komitmen Pemkot Parepare adalah dengan memasukkan anggaran penanganan anak tidak sekolah dalam pagu indikatif wilayah pada 2025.
“Pelaksanaan penanganan anak tidak sekolah ini harus berkolaborasi, harus sinergi antar SKPD. Sesuai arahan Bapak Pj Wali Kota, harus kerja kerja kolaborasi, terintegrasi,” kata Zulkarnaen saat menutup kegiatan Lokakarya Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Pelatihan Pendataan SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) di Ruang Rapat Bappeda Parepare, Rabu (10/1/2024).
Kegiatan yang berlangsung dua hari, dimulai Selasa (9/1/2024) ini diadakan Tim PATS (Penanganan Anak Tidak Sekolah) Pasti Beraksi Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Unicef LPP Bone bekerja sama dengan Pemkot Parepare dalam hal ini Bappeda.
Pada tahap awal, ada empat Kelurahan di empat Kecamatan yang menjadi Lokus yakni Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung, Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki.
“Bappeda juga akan panggil SKPD terkait untuk menyatukan program dan kegiatan pelaksanaan penanganan anak tidak sekolah. Karena kita harus perkuat data by name by adress. Dan karena itu kita siapkan anggaran 15 persen dari pagu indikatif wilayah tahun 2025. Kita ingin Parepare berikan data valid, dan ada kemajuan dalam penanganan anak tidak sekolah,” tegas Zulkarnaen.
Komitmen diperkuat oleh Sekda Parepare, Muh Husni Syam yang menerima audiensi Tim PATS dari Bappelitbangda Sulsel, Dinas Pendidikan Sulsel, dan Unicef LPP Bone di Lounge BJ Habibie, Kantor Wali Kota Parepare, usai penutupan lokakarya.
Husni mengapresiasi Pemprov Sulsel dan Unicef yang memberikan dukungan kepada Parepare untuk penanganan anak tidak sekolah.
“Kami menghargai dan berkewajiban di bidang pendidikan. Karena kami ingin jadikan Parepare kota pendidikan yang ideal. Apalagi kami menilai tangani anak putus sekolah ini sama dengan penanganan kemiskinan ekstrem. Butuh kolaborasi, sinergitas,” ungkap Husni.
Sitti Eliza Mufthi dari Unicef merespons positif komitmen Pemkot Parepare menangani anak tidak sekolah ini. Mulai dari dukungan anggaran hingga kebijakan.
“Harus kolaborasi, karena isu anak tidak sekolah ini sangat komplek. Banyak penyebabnya seperti masalah ekonomi, kekerasan, dan lainnya,” ingat Eliza.
Karena itu, dia menilai sudah baik sekali Pemkot Parepare melibatkan beberapa SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, hingga kolaborasi lintas sektoral dengan Kemenag, Polres, PKBM, dan elemen masyarakat.
“Paling memahami kuncinya adalah masyarakat. Mereka yang paling paham siapa di mana dan apa penyebabnya tidak sekolah. Ya, dimulai dari pendataan. Karena itu, kami mendorong segera mungkin pendataan untuk bisa diidentifikasi siapa siapa saja tidak sekolah dan apa penyebabnya. Kemudian ada inisiatif untuk segera mungkin mengembalikan anak ke sekolah. Nah, ini butuh kolaborasi, gerakan bersama,” ulas Eliza.
Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Parepare Aipda Baharuddin SH yang mengikuti dua hari kegiatan juga siap memberikan dukungan untuk penanganan anak tidak sekolah. “Pastinya kami dari kepolisian siap memberikan dukungan kepada pemerintah dalam penanganan anak tidak sekolah ini. Apa yang menjadi tugas kami, kami siap laksanakan,” tandas Aipda Baharuddin.
Terungkap dalam lokakarya, bahwa angka anak tidak sekolah di Sulsel relatif tinggi yakni sekitar 159 ribu anak, dan secara nasional ada 4,1 juta anak tidak sekolah. Dan Parepare, sudah memiliki perencanaan anggaran penanganan anak tidak sekolah, dan penanganannya dimulai dari pembentukan tim pendata tingkat Kelurahan. (adv/art)
