MAKASSAR,PIJARNEWS.COM–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menggelar rapat pimpinan terbatas (rapimtas) lingkup asisten dan pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemprov Sulsel, Rabu, (22/5/2024). Pada rapat yang digelar di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menekankan terkait manajemen risiko. Bak gayung bersambut, para asisten dan pimpinan OPD mengapresiasi langkah ini agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sulsel, Amson Padolo, menyampaikan terkait Indeks Resiko Bencana (IRB). Ia mengungkapkan, IRB tahun 2023 sebesar 144,47 ada penurunan dari tahun 2022 sebesar 150,07 termasuk risiko tinggi. BPBD Sulsel juga target kerjanya adalah penanganan lahan kritis. “Bapak pj gub sangat peduli untuk penurunan riiko bencana dengan peningkatan kapasitas logistik dan peralatan, serta SDM kebencanaan,” ujarnya.
Lain lagi dengan Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin. Ia menjelaskan target kinerjanya adalah bagaimana gangguan dan ketertiban umum dapat ditekan, termasuk potensi rawan kebakaran. “Kami melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota bagaimana meningkatkan respons rate atau time rate bahaya kebakaran yang ada di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Adapun Kasubag Pelayanan Medis Rumah Sakit Anak Fatimah, Dewi Karlina, menyampaikan kesan bahwa Penjabat Gubernur mengarahkan langsung ke masalah inti. “Itu jarang ada pemimpin bisa berpikir seperti itu, jadi saya sangat suka gaya kepemimpinan beliau dan sangat menguasai data, menguasai persoalan secara mendalam. Jadi bukan masalah umum saja,” tuturnya.
Ia juga mengaku kaget pj gubernur mengetahui angka kematian ibu dan bayi, dan itu kata dia sangat penting. “Kemarin masuk MDGs, sekarang di SDGs sepertinya sudah keluar dari isu SDGs, tapi pak gubernur masih mengakomodir, masih menjadi masalah di Sulsel,” sambungnya.
Ia berharap, kebijakan yang dilahirkan adalah kebijakan yang membuat masyarakat hidup sehat dan tidak ada lagi ibu dan anak yang meninggal hanya karena pelayanan kesehatan yang tidak memadai atau karena faktor SDM. (adv)
