Kisruh Honorer K2, Syamsul Bachri Pastikan Tuntas Sebelum Desember

Kisruh Honorer K2, Syamsul Bachri Pastikan Tuntas Sebelum Desember
Syamsul Bachri. --foto kupas merdeka--

JAKARTA, PIJARNEWS.COM –– Kisruh honorer Kategori 2 (K2) se-Indonesia yang belum lulus tes CPNS mulai menemui titik terang. DPR RI baru merampungkan rapat kerja gabungan dengan kementerian terkait, Senin 23 Juli, lalu yang menghasilkan lima poin penting.

Pertama, pemerintah dan DPR sepakat menuntaskan masalah K2 yang jumlahnya mencapai 438.590 orang, paling lambat Desember ini. “Kedua, sesuai UU dan aturan terkait lainnya, ada 13.347 K2 yang segera ikut tes CPNS,” jelas anggota Fraksi Golkar DPR-RI H Syamsul Bachri, M.Sc yang turut hadir pada rapat tersebut.

Ketiga, bagi sisa 425.243 Honorer K2 yang tidak bisa lagi mengikuti tes CPNS, DPR dan Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi. “Diantaranya pemerintah akan membuka tes PPPK (Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nah yang tidak lulus jangan berkecil hati, tetap diberi kesempatan kerja sesuai kebutuhan instansi dan bahkan diberi gaji sesuai UMR,” urai anggota Komisi IX DPR-RI itu.

Keempat, DPR mendorong pemerintah memvalidasi data K2 secara teliti, dan yang terakhir DPR mendorong pemerintah memasukkan anggaran penuntasan K2 ini pada Nota Keuangan RAPBN 2019.

“Ini adalah kabar baik kepada teman-teman honorer K-2 yang selama ini nasibnya terkatung-katung. Dalam berkeliling di Sulsel maupun didatangi langsung di DPR RI, saya mendapat begitu banyak informasi dan keluhan soal nasib K-2 ini yang belum juga mendapat kejelasan,” kata Syamsul.

Selaku anggota Komisi IX DPR RI, Syamsul menyatakan kesiapannya mengawal dan mengawasi lima poin kesepakatan DPR dengan pemerintah itu. Khususnya honorer K2 di Sulsel. “Mohon doanya, semoga keputusan ini bisa berjalan dengan baik,” tutup Syamsul.

Dalam raker gabungan Senin lalu, hadir perwakilan Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI DPR RI bersama Mendikbud, Menpan-RB, Mendagri, Menkeu, Menkes, Menag, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menlu, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (rls)

Editor : Alfiansyah Anwar 

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda