Khawatir Tak Tepat Sasaran, DPRD Sarankan Subsidi Iuran PDAM Parepare Dibatalkan

Khawatir Tak Tepat Sasaran, DPRD Sarankan Subsidi Iuran PDAM Parepare Dibatalkan
DPRD Parepare saat melakukan kunjungan ke Kantor PDAM Parepare. -- Foto : Mulyadi/pijar --

PAREPARE, PIJARNEWS.COM — DPRD Kota Parepare menyarankan, wacana menggratiskan iuran PDAM Parepare selama masa pandemi Covid-19, dibatalkan. Namun, DPRD meminta Pemerintah Kota agar warga dibantu lewat program jaring pengaman sosial.

Kesepakatan itu diputuskan DPRD bersama PDAM setelah melakukan kalkulasi total dana iuran per bulan. Keseluruhan yang rencananya akan disubsidi yaitu 17.582 pelanggan. Total pembayaran perbulan yaitu Rp 1,7 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Parepare, Rudy menjelaskan, sebanyak 17.582 pelanggan PDAM yang masuk kategori K3A, rencananya akan mendapat subsidi iuran gratis. Setelah dilakukan pencermatan, kata Rudy, tidak ada klasifikasi warga kurang mampu pada data itu yang layak mendapat subsidi.

“Kita khawatir jika subsidi ini tidak tepat sasaran. Karena dari 17 ribu pelanggan itu, pasti ada warga yang masuk kategori mampu. Sementara, harapan kita subsidi ini bisa dirasakan oleh warga yang kurang mampu,” jelas Rudy, Kamis (9/04/2020)

Olehnya itu, legislator PPP itu menyarankan agar program jaring pengaman sosial seperti memberikan bantuan sembako ke warga kurang mampu, agar lebih diefektifkan. Sebab, efeknya dirasakan langsung oleh warga.

Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi Nasdem Yasser Latief juga mengatakan, keinginan untuk membantu masyarakat selama masa pandemi, pihaknya sudah upayakan. Namun, kendala yang ditemui untuk menggratiskan iuran, adalah penggolongan pelanggan PDAM tidak mengacu pada tingkat pendapatan atau kesejahteraan warga.

“Kami sudah upayakan untuk membantu warga. Tapi pihak PDAM ternyata tidak punya klasifikasi pelanggan yang bisa menerima subsidi. Kami tidak mau kalau subsidi iuran ini tidak tepat sasaran,” tegas Yasser, yang juga anggota Komisi III DPRD itu.

Sementara itu, Direktur PDAM Parepare Andi Firdaus Djollong mengungkapkan, subsidi iuran gratis bagi pelanggan sulit diterapkan. Sebab, pihaknya juga menginginkan jika subsidi itu tetap sasaran.

“Sesuai peraturan menteri, klaster pelanggan kita melihat kondisi rumah. Bukan kategori mampu atau tidak. Makanya kami mendukung jika ini dialihkan untuk memperbanyak program jaring pengaman sosial seperti pemberian bantuan sembako.” kata mantan Wakil Ketua DPRD itu.(*)

Reporter : Mulyadi Ma’ruf

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda

Pijar News di di Google News