Ketua BPH UM Parepare Ikut Workshop Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi, Begini Komentarnya

Workshop
Ketua BPH UM Parepare, Yasser Latief (tengah) bersama Rektor UM Parepare, Prof Siri Dangnga (pakai songkok) dan Dr Amaluddin (pakai topi) saat hadir di acara workshop di Makassar.

MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Parepare, Prof Dr H Siri Dangnga dan Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) UM Parepare, Ir H Yasser Latief, MM mengikuti workshop Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi 2019 di Hotel Harper Perintis, Makassar, Selasa (30/7/2019).

Ketua BPH UM Parepare, Yasser Latief (YL) mengatakan, pemateri dan materi workshopnya hebat-hebat. “Tinggal kami ini, apakah bisa mewujudkannya di kampus untuk mewujudkan visi Umpar yang unggul dalam Ipteks dan Islami. Butuh komitmen bersama dan kerja keras,” tulis Yasser Latief pada dinding akun Facebooknya.

Dikutip dari laman kemenristekdikti, tantangan perguruan tinggi di Indonesia saat ini adalah untuk terus melakukan perubahan dengan percepatan guna mempersiapkan masa depan. Demikian poin penting yang disampaikan Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Institut Teknologi Surabaya Muhammad Nuh ketika berbicara pada kegiatan workshop bertajuk “Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Tahun 2019 Regional Makassar” yang berlangsung di Hotel Harper Perintis Makassar.

Muhammad Nuh menambahkan bahwa para pengelola perguruan tinggi harus bisa mengikuti perkembangan jaman dan tetap patuh terhadap aturan–aturan yang telah ditetapkan. “Apabila pengelolaannya bagus, maka lulusannya juga akan baik, dan Indonesia akan mendapatkan surplus untuk orang-orang yang mempunyai kompetensi yang luar biasa, dan ini adalah peluang modal untuk Indonesia ke depan,” kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan 2009-2014 ini.

Sementara itu Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Widijanto Satiyo Nugroho, yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan perubahan dimaksud adalah dengan melakukan good governance pengelolaan perguruan tinggi. Hal yang perlu dipahami dalam pengelolaan, menyangkut aspek-aspek terkait sistem pendidikan tinggi dan kedudukan perguruan tinggi, kerangka akuntabilitas, organisasi dan tata kelola, kepemimpinan dan pemilihan pimpinan perguruan tinggi, peran statuta dan rencana strategis untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi.

Widijanto  menambahkan bahwa untuk  melaksanakan good university governance termasuk dengan melakukan pengaturan struktur organisasi, proses bisnis serta program dan kegiatan dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas kepada stakeholders, partisipasi, independensi, adil, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas, efisiensi, serta nirlaba.

Workshop ini diikuti oleh 30 PTS dari wilayah LLDIKTI 8, 9, 12, dan 14 yang berasal dari kluster 3 dengan akreditasi institusi perguruan tinggi B dan C bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan benar. Bagaimana melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel, dan juga bagaimana hal-hal prinsip yang harus diketahui oleh yayasan selaku badan penyelenggara PTS dan pimpinan dari perguruan tinggi dalam konteks sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Totok Prasetyo selaku penyelenggara workshop mengatakan masalah yang cenderung ada biasanya dia tidak memahami, sehingga dia terlalu jauh masuk sehingga terjadi konflik. Totok berharap mereka yang diundang dapat mengetahui persis bagaimana mengelola perguruan tinggi dan ke depan pengelolaan perguruan tinggi semakin baik. (rls/alf)

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda