Oleh: Hartina Sanusi, M.I.Kom
(Pemerhati, Peneliti bidang Sosial, Komunikasi dan Lingkungan, dan Pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Email: tina.sanusi@uin-alauddin.ac.id)
Jika tak ada aral melintang, Februari 2025 mendatang masyarakat Sulawesi Selatan akan dipimpin oleh pasangan Andalan Hati; Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2029. Hal paling menarik dari momen Pilkada Sulawesi Selatan 2024, karena telah melahirkan seorang pemimpin perempuan pertama sejak menjadi pemerintahan provinsi administratif Sulawesi pada 1950. Meski, sebenarnya kalau merujuk kembali pada sejarah kepemimpinan perempuan di Tanah Para Raja ini, tidak sedikit tokoh perempuan telah lahir dan memberi pengaruh di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan kerajaan hingga politik modern saat ini.
Secara historis, sejumlah kerajaan di negeri ini pernah dipimpin oleh Perempuan. We Tenri Olle adalah Datu (Ratu) Kerajaan Tanete yang juga dikenal karena kontribusinya dalam menerjemahkan mahakarya epos La Galigo dari bahasa Bugis kuno ke bahasa Bugis umum. Di Kerajaan Gowa, juga pernah dipimpin Tumanurung Bainea, Kerajaan Bone tercatat We Banrigau Daeng Marowa Makkaleppi’e (Arumpone ke-4), We Tenrituppu Arumpone ke-10), dan bahkan Batari Toja Daeng Talaga diangkat sebagai Arumpone ke-17, dan ke-21, Datu Soppeng ke-12, dan ke-14, juga sebagai Pajunge (Raja) Luwu ke-19.
Dalam sejarah masih tercatat beberapa penguasa perempuan Bugis- Makassar lainnya seperti; Pajunge We Tenri Rawe di Kerajaan Luwu, Adatuang We Abeng dan Adatuang Adi We Rakkia Karaeng Kanjenne pernah memimpin Kerajaan Sidenreng, Soledatu We Ada di Kerajaan Soppeng, Andi Ninnong dan Petta Ballasari sebagai Ranreng Matoa Wajo, Andi Depu sebagai Datu Balanipa Mandar, dan Andi Pancaitana di wilayah Kerajaan Enrekang (Bahri, 2017).
Fakta ini menegaskan posisi penting perempuan dalam struktur kekuasaan pemerintahan kerajaan pada masa itu. Dengan catatan historis ini, perempuan Sulawesi Selatan selayaknya dapat melewati batas patriarki dan mampu mencapai posisi kepemimpinan tertinggi.
Rivai Abdul (2024) dalam tulisannya tentang Kepemimpinan Perempuan menyebutkan, pengangkatan pemimpin (Raja) perempuan di masa pemerintahan kerajaan memang lebih kuat dipengaruhi sistem pewarisan dari raja ke putra atau putri mahkota. Namun, beberapa referensi sejarah menuliskan proses pengangkatan dilakukan melalui pemilihan di antara para kandidat. Bukan semata karena mereka keturunan raja sebelumnya. Melainkan, juga karena masyarakat menilai mereka layak dan memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Dalam sistem ini, perempuan bisa mendapat akses untuk menjadi pemimpin, dan masyarakat turut menghormati partisipasi perempuan yang layak memimpin mereka.
Di era kepemimpinan politik modern saat ini, terpilihnya Fatmawati Rusdi sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama di Sulawesi Selatan menjadi momentum bersejarah yang patut diapresiasi. Dengan perolehan suara sebanyak 3.014.255 suara atau sebanyak 65,32% dari total suara sah (sulsel.kpu.go.id), menujukkan besarnya dukungan dan tentu saja harapan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kepemimpinan pasangan ini.
Harapan terbesar terutama datang dari kalangan perempuan. Bak angin segar, hadirnya wakil gubernur perempuan diharapkan dapat membawa perspektif yang lebih sensitif terhadap isu-isu perempuan dan anak di Sulawesi Selatan. Bahwa, kehadiran pemimpin perempuan di daerah ini bukanlah sekedar persoalan representasi semata, tetapi juga soal bagaimana kebijakan yang dihasilkan ke depannya bisa benar-benar membawa dampak positif bagi kesejahteraan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan.
Isu Perempuan dan Anak di Sulawesi Selatan
Persoalan dan tantangan dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Sulawesi Selatan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus pernikahan dini, serta keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi, termasuk juga sistem sosial yang membatasi peran dan peluang perempuan, masih menjadi persoalan utama sekaligus tantangan besar bagi kepemimpinan daerah ini di periode 2024-2029.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan masih tergolong cukup tinggi. Data hasil input periode tahun 2024, tercatat 1.146 kasus kekerasan, dengan jumlah korban perempuan sebanyak 1.197 korban, dan 689 korban di antaranya adalah anak dan remaja.
Persoalan kasus pernikahan anak juga masih menjadi perhatian serius. Menurut UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Target nasional untuk menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024 adalah sebesar 8,74%. Namun, angka di Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dari target tersebut (9,25% di tahun 2021), meski menunjukkan tren yang menurun selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat 556 kasus pernikahan anak di Sulawesi Selatan, dengan 756 permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama pada periode Januari hingga Oktober 2024. Sejumlah kebijakan progresif telah ditetapkan, tapi tidak cukup menekan angkanya secara signifikan.
Dalam hal pendidikan dan ekonomi, meskipun terdapat upaya peningkatan akses bagi perempuan, kesenjangan masih terlihat. Perempuan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Terluar) di wilayah Sulawesi Selatan, seperti di daerah Luwu Utara, Selayar dan Pangkep, sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang setara dengan laki-laki. Menurut publikasi “Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2023” oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, APS untuk perempuan usia 7-12 tahun mencapai 99,85%, namun menurun menjadi 88,92% pada kelompok usia 16-18 tahun.
Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, partisipasi perempuan cenderung menurun. Data dari publikasi yang sama menunjukkan bahwa tingkat melek huruf perempuan di Sulawesi Selatan mencapai 94,67%. Meskipun angka ini cukup tinggi, masih terdapat sekitar 5,33% perempuan yang belum melek huruf, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan.
Adapun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan publikasi “Perempuan dan Laki-Laki Provinsi Sulawesi Selatan 2023” oleh BPS Sulawesi Selatan, TPAK perempuan mencapai 51,23%, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 82,45%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja masih tertinggal.
Perempuan di Sulawesi Selatan banyak bekerja di sektor informal, seperti pertanian dan perdagangan kecil. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan membatasi peluang mereka untuk memasuki sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi.
Peran dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan
Peran Wakil Gubernur (Wagub) perempuan dalam menangani persoalan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan akan bergantung pada beberapa faktor kunci, seperti kebijakan yang diambil, dukungan politik, serta kemampuannya dalam mengimplementasikan program yang berdampak nyata. Pemimpin perempuan cenderung lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, sehingga dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan komitmen yang kuat, seorang Wagub perempuan dapat mendorong pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk program perlindungan perempuan dan anak. Program-program seperti peningkatan layanan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), penyediaan rumah aman, serta pendampingan psikososial bagi korban kekerasan, pendidikan kesetaraan gender, dan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat lebih diprioritaskan.
Namun, kebijakannya ini akan sulit diimplementasikan jika ia tidak memiliki wewenang penuh atau tidak mendapatkan dukungan politik yang cukup. Untuk itu, harus ada sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, agar program-program terkait perempuan dan anak tidak hanya menjadi retorika politik saja.
Kehadiran perempuan dalam kepemimpinan dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Partisipasi perempuan dalam posisi strategis dapat mempercepat perubahan sosial, termasuk dalam mengubah stigma dan norma yang membatasi peran perempuan.
Hanya saja, perubahan sosial tentu tidak bisa terjadi secara instan karena norma budaya yang masih kuat membatasi peran perempuan. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan agama, untuk mengubah cara pandang masyarakat. Masalah pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesenjangan ekonomi perempuan tidak hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan, tetapi juga membutuhkan perubahan ekonomi dan sosial yang lebih luas baik di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun di kawasan geografis secara luas di Indonesia, wilayah Asia dan kawasan global dunia.
Selamat atas terpilihnya Ibu Fatmawati Rusdi sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama di Sulawesi Selatan. Sebuah pencapaian luar biasa yang menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di daerah ini. Semoga kepemimpinan Ibu menjadi “jalan terang” yang membawa perubahan positif dan kemajuan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berkembang di berbagai sektor. Selamat bekerja, berkarya, berkontribusi, dan berani mengambil peran dalam membangun daerah dan bangsa. Semoga Allah Swt meridhai dan memberkahi, salama’ki to pada salama’. (*)
