PAREPARE, PIJARNEWS.COM –– Komisi II DPRD Parepare menerima aduan salah seorang warga Parepare berinisial SA. SA mengadu ke DPRD lantaran kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
SA merupakan salah seorang pegawai retail modern Toko Utama yang berlokasi di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat. Ia sudah bekerja di situ hampir 7 tahun lamanya.
Dari pengakuan SA, ia kena PHK hanya karena menutupi kekurangan atau minus stok barang dengan nominal Rp105.000,-. Karena esoknya stok barang masuk berlebih, ia berinisiatif untuk menutupi minus sebelumnya dengan kelebihan itu.
“Kekurangan stok seperti itu biasa karena customer, kesalahan administrasi, atau memang kurang dari gudangnya. Saya menutupi kekurangan dengan cara itu karena juga sudah biasa dilakukan di toko lain,” ujarnya.
Yang SA tidak terima dari PKH yang dilakukan Toko Utama, sebab tidak ada langkah teguran atau bahkan pembinaan atas kesalahan yang ia lakukan. Pengakuan SA, ia hanya diberi dua pilihan. Mengundurkan diri atau dimutasi ke Sorowako, Luwu Utara.
“Tidak ada mi pilihan ku pak. Jujur, kalau saya masih mau kerja. Tapi setelah surat PHK keluar saya tidak bisa dipekerjakan lagi,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
People Dev Manager PT MIDI Utama Indonesia, Hendrialdy menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan SA bersifat mendesak. Seperti tertuang di surat PHK milik SA. Kata dia, itu sudah keputusan kantor pusat.
Hendrialdy juga mengatakan, jika SA bisa kembali bekerja tetapi harus siap dipindahkan ke Sorowako. Namun keputusan itu juga harus menunggu keputusan dari kantor pusat.
“Kami juga meminta waktu tiga hari untuk melaporkan ke perusahaan pusat,” ujarnya.
Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Parepare Kamaluddin Kadir menilai perusahaan tak ada itikad baik. Padahal, Komisi II DPRD Parepare sudah mencoba menengahi persoalan itu. Namun tak ada titik temu.
“Kita ingin yang terbaik untuk masyarakat Parepare. Kalau ada yang kena PHK sepihak seperti ini, pasti kita berusaha sekeras mungkin mencari jalan tengah. Apalagi perusahaan ini tidak ada itikad baiknya. Masa warga langsung di PHK begitu tanpa ada pembinaan atau teguran SP1 hingga SP3,” ujar Kamal usai RDP, Selasa (19/10/2021).
Legislator Gerindra Parepare itu mengatakan, jika dalam waktu tiga hari SA ini tidak mendapat keadilan, maka Komisi II DPRD Parepare akan mengusut izin usaha milik Toko Utama.
“kita coba lihat izinnya, apakah sudah sesuai atau melanggar,” tegasnya.(*)
Editor : Mulyadi Ma’ruf
