PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Kota Parepare, Sulawesi Selatan berunjukrasa di Kantor Walikota Parepare dan Kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Selasa 12 Februari 2019.
Pengunjukrasa ini mendesak Pemerintah Kota Parepare memecat Amran Ambar, mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dispedindagkop) Parepare karena menjadi terpidana kasus korupsi gerobak Jilid II. Pengunjukrasa juga menuntut Amran Ambar dijebloskan ke penjara.
Aktivis HIPMI Parepare mengawali aksinya di Kantor Walikota Parepare sambil membawa spanduk bertuliskan, “Menolak Praktik Bejat Koruptor, Wujudkan Pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas dari Korupsi”.
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut terpidana kasus korupsi gerobak jilid II, Amran Ambar yang kini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) segera ditahan dan dipecat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Inspektorat Kota Parepare, Husni Syam yang menerima pengunjukrasa mengungkapkan, pihaknya sejalan dengan visi misi Pemerintah Kota Parepare yakni bersih dari koruptor. Husni Syam berjanji akan meneruskan tuntutan pengunjukrasa kepada Walikota Parepare, Taufan Pawe.
“Kami selaku perwakilan pemerintah sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Kami juga tidak menginginkan Kota Parepare tercemar dengan korupsi. Kami berjanji tuntutan kalian akan diteruskan ke Walikota Parepare,” tegas Husni Syam.
Usai menggelar aksi di Kantor Walikota Parepare, para pengunjukrasa melanjutkan aksinya di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare. Aksi yang digelar di Kejari Parepare diterima oleh Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Parepare Amiruddin, SH.
Di depan puluhan mahasiswa yang melangsungkan aksi damai, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Parepare, Amiruddin berjanji segera mengeksekusi terpidana kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Menurut Amiruddin, tidak ada pengecualian dalam proses hukum.
Informasi yang diperoleh, Amran Ambar, mantan Kepala (Disperindagkop) ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi pengadaan gerobak jilid II tahun 2013. Ini berdasarkan surat petikan putusan Mahkamah Agung (MA) No 1671 K/Pid.Sus/2018, terpidana Amran Ambar melanggar Pasal 226 juncto pasal 257 KUHAP dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 Juta.
“Kita akan segera melakukan eksekusi kepada Amran Ambar karena sudah berkekuatan hukum tetap sebagai terpidana sesuai putusan pengadilan pada kasus pengadaan gerobak dengan kerugian negara Rp375 Juta. Kasus itu bergulir sejak 2013 lalu,” tegas Amiruddin.
Sehari sebelumnya, kepada PIJARNEWS, Gusti Firmansyah, Penasehat Hukum, Amran Ambar mengaku belum mengetahui apa betul kejaksaan sudah melayangkan surat ke kliennya Amran Ambar. “Sebab saya tidak ada informasi untuk itu. Bahwa Kejaksaan akan jemput paksa itu hak kejaksaan. Hanya saja mestinya kejaksaan tidak pilih bulu dalam menegakkan hukum. Ada terpidana sudah bertahun-tahun putusannya inkracht, tapi belum juga dieksekusi,” ujar Gusti Firmansyah kepada PIJARNEWS, Senin 11 Februari 2019.
Gusti yang merupakan mantan Ketua KAHMI Parepare ini menambahkan, upaya hukum yang dapat ditempuh Amran Ambar sisa Peninjauan Kembali (PK). “Itu adalah upaya hukum luar biasa dan tidak menghslangi eksekusi,” tandas alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ini.
Sebelumnya, PIJARNEWS pernah mengkonfirmasi melalui pesan whatsapp kepada Amran Ambar mengenai kasus yang menjeratnya, namun tidak dibalas. PIJARNEWS, masih terus berupaya mengkonfirmasi Amran Ambar. (*)
Reporter : Amiruddin
Editor : Alfiansyah Anwar
