PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Fraksi Hannas (Hanura-Nasdem) di DPRD Parepare turut menyayangkan kondisi fiskal keuangan Pemkot Parepare, yang terlilit utang Rp110 miliar. Sedari awal, fraksi ini sudah menolak pembangunan fisik jor-joran yang terus dilakukan Pemkot, tanpa pertimbangan anggaran yang matang.
“Hampir semua pekerjaan proyek besar terjadi keterlambatan penyelesaian. Buktinya masih adanya proyek belum dibayar sampai sekarang,” kritik anggota DPRD dari Nasdem, Heri Ahmadi.
Apalagi selama ini, pembangunan di Parepare tidak berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan warga. Buktinya, data BPS terakhir justru menunjukkan bertambahnya jumlah warga miskin.
“Kita harus akui bahwa pembangunan luar biasa. Tetapi ternyata tidak diimbangi peningkatan kesejahteraan. Ini karena, yang kerjakan proyek itu kebanyakan pekerja atau buruh dari luar Parepare. Sehingga warga kita tetap menganggur. Akhirnya kemiskinan tetap tinggi. Kontraktor lokal juga hanya jadi penonton didaerah sendiri,” kritik Heri.
Sebaiknya, Pemkot fokus pada program-program yang secara konstan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. “Kami sampaikan kritik ini bukan karena kebencian, tetapi Fraksi Hannas menjalankan salah satu tugas DPRD yaitu pengawasan,” tandasnya.
Sebelumnya, Banggar DPRD membeberkan jumlah utang yang melilit Pemkot sebesar Rp110 miliar. Terakhir kali Pemkot berutang, adalah saat 2009 lalu yang ‘hanya’ Rp90 miliar. Hal ini mengejutkan banyak kalangan, dan memicu pertanyaan warga mengenai kinerja perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemkot.(ris)
