PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Forum Peduli Ummat (FPU) Kota Parepare mendesak Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) mundur dari Tim Sukses (Timses) Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal ini dilontarkan Abdul Rahman Saleh, Koordinator Aksi FPU Kota Parepare kepada Pijarnews.com, Selasa, 25 September 2018.
Arsal — sapaan akrab Abdul Rahman Saleh menilai Gubernur Sulsel tidak etis menjadi tim sukses salah satu Paslon pada Pilpres 2019. Pertimbangannya, lanjut Arsal, karena NA baru saja menjabat dan dilantik jadi Gubernur Sulsel sehingga perlu fokus terhadap berbagai persoalan yang harus dibenahi sebagai pejabat baru. “Mestinya Prof Nurdin Abdullah mencontoh Gubernur Jatim Khofifah, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Gubernur Sumut yang tidak masuk struktur Timses salah satu Paslon,” kata Ketua BKPRMI Parepare ini.
Mantan anggota DPRD Parepare ini menyayangkan Nurdin Abdullah jika masuk jadi timses. Terlebih lagi, sambung Arsal, Nurdin Abdullah bukan juga berlatar belakang politisi yang dituntut memperjuangkan kepentingan partainya.
“Meski disadari tidak ada aturan yang dilanggar, termasuk jika hendak mengambil cuti kampanye, namun ini tetap menimbulkan masalah terutama dalam hal potensi penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) sebagai pejabat negara,” ujar Arsal.
Ketua Harian Presidium KAHMI Parepare ini juga menghawatirkan terjadi konflik interes karena jabatan gubernur otomatis melekat pada diri Prof Nurdin Abdullah.
Karena itu, tutur Arsal, sulit menerima alasan jika nantinya Nurdin Abdullah tidak akan membawa institusi atau lembaga dalam kampanye.
Disamping itu, kata Arsal, dari sisi psikologi politik akan kembali menciptakan suasana perpecahan di tengah masyarakat Sulsel sebagai konsekuensi logis dari kontestasi politik. “Sebaiknya Gubernur Sulsel berperan sebagai sosok pengayom untuk mempersatukan semua elemen masyarakat Sulsel, terutama setelah Pilgub yang lalu,” harap Ketua Yayasan Andalusia ini.
Sebelumnya, dilansir kompas,com, Gubernur Sulawesi Selatan M Nurdin Abdullah siap berkampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden RI Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Sulsel. Oleh karena itu, dia akan mengambil cuti untuk mengikuti kampanye.
“Dukungan secara pribadi, itu tidak ada masalah. Kalaupun kepala daerah mau kampanye, itu harus cuti,” kata Nurdin seusai Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Anjungan Losari Makassar, Minggu 23 September 2018.
Aturan kampanye terkait dengan Pilpres, lanjut dia, telah diatur dalam aturan selama tidak ada persoalan atau pelanggaran membawa nama institusi tentu tidak menjadi masalah. “Jadi sudah diatur dalam aturan, enggak ada yang harus dipersoalkan selama komentarnya adalah komentar yang tidak membawa institusi, itu tidak apa-apa,” kata mantan Bupati Bantaeng dua periode ini. (*)
Editor : Alfiansyah Anwar
Komentar
