DPRD Soroti Kinerja Tim Covid-19 Enrekang

RDP
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD dengan Tim GT Covid Enrekang. --arm--

ENREKANG, PIJARNEWS.COM — Rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Enrekang bersama Tim Gugus Tugas (GT) Covid-19 Enrekang membuka ruang atensi pendapat kritis dari kalangan dewan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Enrekang, Abdul Rahman Zulkarnain, Rabu (3/6/2020).

Sorotan tajam datang dari kalangan dewan yang mayoritas hadir atas keberadaan Tim Gugus Tugas (GT) Covid-19. Mereka menilai kurang mendapat respon positif dari masyarakat luas, lemahnya program penanganan memutus rantai Covid-19 serta anggaran Rp15 miliar tidak digunakan maksimal.

Menurut Mustain S, penanganan Covid-19 yang dilakukan tim gugus ini, tercermin belum profesional setelah kemunculan beberapa kasus baru yang terkonfirmasi pasien virus Corona terus bertambah.

“Ini bisa berkaitan daya serap untuk kebutuhan memutus mata rantai virus Corona tidak dilakukan efektif, anggaran yang disediakan hanya terserap 5,6 persen. Ini perlu diketahui oleh Anggota Dewan, kemana anggaran ini,” kata Mustain.

Anggota dewan lainnya, Runjaya K juga mempertanyakan berbagai keganjilan yang salah satunya ketidakjelasan pemanfaatan dana Covid dari dana darurat APBD Enrekang 2019 senilai Rp15 miliar.

Termasuk Baznas Enrekang yang turut disesalkan oleh DPRD karena terkesan jalan sendiri dan tidak pernah melaporkan perencanaan dan program kerjanya ke dewan.

“Desakan tim anggaran 3 bulan lalu atas kebutuhan mendesak di depan dewan selama tiga bulan telah disepakati, tapi setelah masuk bulan Juni saat ini dari dana tersebut digunakan ternyata masih rendah,” sesalnya.

Dia menambahkan, dana Covid-19 diminta Rp 15 miliar, terbagi ke beberapa OPD, diantaranya BPBD Rp4,3 miliar sudah cair Rp1,5 miliar, Dinsos dijatah Rp2,7 miliar sudah cair Rp700 juta, RSUD Maspul mencairkan Rp300 juta dari Rp6 miliar dan Dinkes mendapat jatah Rp1,5 miliar sudah cair Rp400 juta.

“Ini minta dana cukup besar ternyata realisasinya hanya sekitar Rp2 miliar, sangat jauh dari harapan Dewan, kita ini bertanya adakah uangnya Pemkab, sebab realita di lapangan pemutusan mata rantai virus Covid tidak maksimal,” lanjut Runjaya.

Anggota Dewan Abdul Wahid Arsyad juga menyesalkan kinerja tim Gugus Covid yang memberikan penilaian positif dan negatif Corona berubah-ubah. Kebanyakan informasi TG Covid soal pasien positif yang disesalkan masyarakat.

“Dinyatakan positif Corona lalu meninggal maka diberlakukan protap penanganan jenazah seperti tidak dimandikan, tidak disalatkan, eh setelah dikubur pasien ini dibilang negatif Corona. Terpaksa mayat itu kembali digali untuk dikubur secara layak, jelas kinerja tim gugus tidak profesional,” cecar Wahid Arsyad.

Legislator Nasdem Hawa juga menyoal bantuan Dinsos yang dikucurkan pemerintah masih jauh dari yang diharapkan.

“Banyak warga di tingkat kelurahan berteriak tidak mendapat bantuan Dinsos sementara itu juga masyarakat kita,” tuturnya.

Tampak hadir dalam rapat Asisten I Syamsuddin, Sekretaris BPKAD Permadi, Kepala BPBD Abdullah S, Kadiskes Sutrisno, Kadis Kominfo-Statistik Hasbar, Ketua Baznas Mursyid SM, Kadis Perindag Abd. Wahab Cawidu, Direktur RSUM dr. M. Yusuf.(*)

Reporter : Armin

Editot : Alfiansyah Anwar 

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda

Pijar News di di Google News