DPRD Segera Panggil Disdik Parepare, Soal Penolakan Sekolah Nonmuslim

Pasca unjuk rasa yang dilakukan beberapa organisasi dan komunitas muslim di Kota Parepare yang menentang pembangunan sekolah nonmuslim di wilayah BTN Bukit Permai Jl. Muhammad Arsyad kec. Soreang Kota Parepare, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare Kaharuddin Kadir mengaku akan segera memanggil perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Parepare

PAREPARE,PIJARNEWS.COM — Pasca unjuk rasa yang dilakukan beberapa organisasi dan komunitas muslim di Kota Parepare yang menentang pembangunan sekolah nonmuslim di wilayah BTN Bukit Permai Jl. Muhammad Arsyad kec. Soreang Kota Parepare, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare Kaharuddin Kadir mengaku akan segera memanggil perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Parepare. Itu untuk membicarakan penolakan warga atas pembangunan sekolah nonmuslim yang letaknya di tengah kepadatan warga muslim.

Sebelumnya Forum Peduli Ummat (FPU) Kota Parepare, Laskar santri, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Puluhan warga, menggelar aksi damai di kantor DPRD Kota Parepare yang menolak pembangunan sekolah nonmuslim yang disinyalir ada kepentingan politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 di Parepare. Namun di tengah aksi damai, Ketua DPRD tidak berada di lokasi aksi.

Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir mengemukakan, pihaknya sudah menerima surat tuntutan dari FPU dan akan diproses. “Kami telah menerima surat mereka dan akan segera kami panggil pihak perwakilan dari Disdik parepare,” ujarnya.

Kewenangan untuk pembangunan lembaga pendidikan itu ada di Disdik. “Dalam rapat pimpinan kami akan mengundang mereka untuk meminta pendapat kaitannya dengan unjuk rasa sahabat-sahabat kita dari FPU,” terang Kahar saat ditemui usai menghadiri kegiatan simulasi pengamanan pemilu kepala daerah kota Parepare 2018 nanti, Kamis (4/1).

Terpisah Abdul Rahman Mappagiling selaku Ketua FPU Kota Parepare yang ditemui tim PIJARNEWS telah melaporkan pemalsuan administrasi ke Markas Polisi Resort (Mapolres) Parepare. “Kami datang ke Polres Parepare untuk melaporkan keterangan palsu dalam proses pembangunan sekolah nonmuslim. Bahwa di dalam dokumen persetujuan masyarakat itu hanya merupakan suatu rekayasa di mana masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu akan ada pembangunan sekolah itu di tengah pemukiman yang mayoritas muslim,” jelasnya kepada tim PIJARNEWS. (amr/asw)

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda