SIDRAP, PIJARNEWS.COM–Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi. Rapat juga di ikuti Pemerintah Kabupaten Sidrap mengikuti via online, Senin (23/10/2022).
Kegiatan yang dilakukan di ruang kerja Bupati Sidrap itu dihadiri Penjabat Sekertaris Daerah, H. Basra, Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Arm Ari Widarto, dan Kanit Sat Intelkam Polres Sidrap, Aiptu Saharuddin.
Tampak pula, Kepala BKAD, Andi Rahmat Saleh, Kepala Dinas Pedagangan, Ahmad Dollah, Kadis Perhubungan, Andi Bahari, Ketua Kadin serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sidrap.
Sementara Rakor diselenggarakan di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri RI, dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang didampingi Kepala Badan Pangan Nasional, Ari Prasetio Adi, Kepala Badan Pusat Statistik RI, Margo Yuwono, Plt Dirjen perdangan dalam negeri, Syailendra, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Prof. Dedi Nursyamsi.
Acara juga dihadiri Jam Datun Kejagung, Feri Wibisono, Kasum TNI, Letjen TNI, Eko Margiyono, serta Dir Tipidek Tindak Pidana Ekonomi Polri.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan dampak dan penyebab inflasi yang terjadi secara global yang dihadapi oleh masyarakat dunia serta langka-langkah yang perlu dilakukan untuk menekan naiknya angka inflasi .
“Karna inflasi merupakan salah satu isu global dan menjadi perhatian seluruh dunia baik karena dampak covid-19 maupun perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dan masih banyak yang penyebab lainnya,” jelasnya .
Tito berharap untuk itu stekholder harus berja sama dan berkontribusi dalam menekan kenaikan inflasi sesuai dengan arahan persiden.
“Diharapkan dari rekan-rekan jajaran TNI, kejaksaan dan kepolisan untuk bisa memberikan arahan kepada jajarannya agar kita satu presepsi mengutamakan pendampingan pada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada disampin megaktifkan satgas pangan maupun TPID,” harapnya.
Tito menyebut, angka inflasi nasional merupakan hasil penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah. Untuk itu, tambahnya, provinsi maupun kabupaten harus bergerak bersama untuk mengendalikan inflasi.
“Kalau daerah dapat mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka secara nasional akan lebih mudah untuk mengandalikan inflasi,” tutupnya.
