JAKARTA, PIJARNEWS. COM– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (18/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan informasi terbaru terkait kejadian bencana. Data yang dihimpun BNPB hingga 16 November 2024 mencatatkan 1.756 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia.
“Paling banyak bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, yang jumlahnya lebih dari 1.000 kejadian,” ujar Suharyanto.
Dengan adanya potensi bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi akan terjadi pada bulan November dan Desember, BNPB mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan melaksanakan apel kesiapsiagaan baik personel maupun peralatan, untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana tersebut.
“Segera laksanakan apel kesiapsiagaan. BNPB akan turun ke daerah-daerah untuk melakukan apel siaga bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suharyanto menekankan pentingnya pemetaan potensi bencana. “BNPB akan melakukan pemetaan, dan kami berharap pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, juga melakukan pemetaan. Dengan data yang lengkap, kita dapat meningkatkan upaya mitigasi bencana,” tambahnya.
Suharyanto menegaskan bahwa dengan meningkatnya kesiapsiagaan dari semua pihak, diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir.
“Bencana tidak bisa kita cegah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampaknya, baik dari segi kerusakan infrastruktur maupun jumlah korban jiwa dan luka-luka,” ujarnya.
Status Siaga Darurat
Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto juga mengimbau pemerintah daerah untuk segera menetapkan status siaga darurat bencana, terutama di wilayah yang berpotensi terkena bencana hidrometeorologi basah.
“Masing-masing daerah harus segera menguasai titik-titik rawan bencana berdasarkan data sejarah, dan jangan sampai terlambat. Jika daerah diprediksi akan menghadapi bencana di akhir tahun, tetapkan status siaga darurat agar langkah-langkah penanganan bisa segera dilaksanakan secara komprehensif bersama pemerintah daerah,” kata Suharyanto.
Ia juga menyarankan agar kabupaten dan kota segera mengeluarkan status siaga darurat, dengan BNPB siap memberikan bantuan logistik seperti mobil dapur umum lapangan, perahu, genset, dan pompa air sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
“Saat status siaga darurat sudah ditetapkan, BPBD di daerah harus dapat merespons cepat ketika bencana terjadi. Dalam waktu 3 x 24 jam, BPBD harus sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebelum bantuan dari pemerintah pusat datang,” pungkas Suharyanto.(*)
