BARRU, PIJARNEWS.COM– Hampir semua pemilik Apotek di Barru mengenal tentang Vaksin, namun penanganan khusus untuk menjaga Mutu Kualitas Vaksin serta perlunya sarana prasarana yang memadai dan beberapa hal teknis lainnya, membuat Vaksin jenis apapun, akan sulit ditemukan beredar di Apotik di Barru.
“Apotik hanya menjual obat, kalau Vaksin, itu biasanya didistribusikan oleh pemerintah melalui instansi kesehatan, kemudian Vaksin yang ada, biasanya produksi Bio Farma,” sebut Indah, salah satu pemilik Apotik yang memahami bahwa Apotik pada dasarnya hanya untuk kebutuhan obat-obatan, bukan vaksinasi.
Indah melanjutkan, perusahaan milik negara yang memproduksi Vaksin bahkan menyalurkannya ke dalam dan luar negeri, yang paling familiar adalah Bio Farma.
Bio Farma sebagai perusahaan milik negara sudah terlibat dalam pengembangan vaksin sejak tahun 1988, untuk penyakit polio. Perusahaan plat merah itu juga tergabung dalam Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Pandemi (CEPI) dan kini terlibat dalam program COVAX Facility untuk merespon penanganan pandemi COVID-19 di seluruh dunia.
Peran Bio Farma dalam memproduksi vaksin sudah terbukti lewat vaksin polio yang diekspor ke berbagai negara. Indonesia sendiri sudah dinyatakan bebas polio sejak tahun 2014 oleh WHO.
“Bio Farma mengekspor hampir dua pertiga kebutuhan dunia terhadap vaksin OPV atau vaksin polio,” ungkap Dr. Novilia Sjafri Bachtiar, Kepala Divisi Surveilans dan Uji Klinik Bio Farma dalam forum Webinar KPCPEN dengan tema “Pengembangan Vaksin Merah Putih Melindungi Negeri,” Rabu (11/11/2020).
Berdasarkan pengalaman itu, upaya pengembangan vaksin COVID-19 yang dilakukan Bio Farma tidak diragukan lagi. Kini, selain bekerjasama dengan CEPI dan Sinovac, Bio Farma juga berkolaborasi dengan Lembaga Eijkman untuk memproduksi vaksin Merah Putih.
“Targetnya bukan hanya memproduksi vaksinnya saja. Tetapi kita juga membangun kapasitas institusi-institusi di Indonesia untuk sanggup menghasilkan vaksin secara mandiri, tidak tergantung vaksin dari luar negeri,” ujar Dr. Novilia. Sebagaimana dikutip dari sumber data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (rls)
