Belajar dari Kasus Nurdin Abdullah, Efek Politik Biaya Tinggi dan Peran Cukong Politik

 

PAREPARE, PIJARNEWS.COM –– Advokat Muda yang juga Akademisi Hukum IAIN Parepare, Rusdianto mengaku tidak terlalu kaget dengan peristiwa yang menimpa Prof Nurdin Abdullah yang terjaring operasi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. 

Menurut hematnya, situasi ini sering kali terjadi lantaran efek samping dari biaya politik yang sangat tinggi di Indonesia. Rusdianto mengatakan, kasus-kasus semacam ini masih mungkin akan kembali terjadi. Apalagi peranan para cukong politik sangat berpengaruh dalam memberikan investasi politik kepada masing-masing calon kepala daerah dengan harapan investasi tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk proyek ataupun pengadaan barang dan jasa. 

“Kita sangat prihatin, banyak korupsi kepala daerah akibat biaya politik yang tinggi. Ini bakal terus terjadi,” kata Rusdianto, Ahad (7/3/2021). 

Karena biaya politik yang tinggi, lanjut Rusdianto, tak jarang mereka yang mau ikut berkontestasi politik harus meminta pinjaman uang atau menggandeng pengusaha tertentu.

Akibatnya, kata Dosen Hukum Tata Negara IAIN Parepare ini, mereka seperti tersandera dengan keadaan. Apalagi Cukong politik biasanya menggunakan standar ganda dengan memberikan dana kepada para kandidat kepala daerah yang akan bertarung. 

“Jadi siapapun yang terpilih, cukong politik tersebut akan tetap mendapatkan pengembalian dana yang sudah di investasikan melalui proyek yang mereka dapatkan,” ungkap Rusdianto.

Menurut Rusdianto, kondisi ini tentu tidak boleh didiamkan terlalu lama oleh Pembuat Undang-Undang.

“Sistem pilkada kita harus dievaluasi agar kondisi seperti ini tidak berlarut-larut. Sekarang ini pemerintah hanya sibuk menata jadwal pilkada, padahal substansi masalahnya bukan di situ. Akan tetapi bagaimana mewujudkan pilkada yang berkualitas dan mendapatkan pemenang pilkada yang berkualitas pula. Tolok ukurnya bukan cuma mampu membangun daerah, tapi yang lebih penting tidak melakukan korupsi,” ujar Rusdianto.

Jika terus menerus seperti ini, kata  Rusdianto, maka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah hanya menunggu antrean. “Karena yang lain bisa jadi karena belum ketahuan,” tutup Rusdianto. (rls/alf)

Bagikan :

Komentar

Komentar Anda

Pijar News di di Google News