APDESI Mamuju Kecewa, ADD Tahap 2 di 30 Desa Tidak Kunjung Cair

MAMUJU, PIJARNEWS.COM–Puluhan Kepala Desa di Mamuju mendatangi Kantor Bupati. Kedatangan mereka untuk menanyakan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap ll yang hingga kini belum cair.

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Mamuju, Adi Wijaya mengatakan, pertemuan dengan bidang kuangan yang difasilitasi Sekda tidak membuahkan hasil bahkan hanya menuai kekecewaan.

“Kami sangat kecewa mendengar penjelasan dari sekda karena kondisi kas daerah ini kosong, kecewakan kami juga karena Bupati Habsi Wahid tidak bertanggungjawab, seharusnya pemerintah kabupaten bertanggungjawab terkait polemik teman-teman yang ada di Desa,” ungkap Kepala Desa Keang.

Meski begitu, Adi Wijaya mengaku akan terus meminta pertanggung jawaban.

“Adapun langkah yang akan kami ambil kedepan, dengan terus melakukan upaya penekanan kepada pihak keuangan, dan pemerintah kabupaten agar memperlihatkan tanggungjawabnya,” tambah Adi Wijaya.

Sementara, Kabid Keuangan Kabupaten Mamuju, Endang mengungkapkan, penyabab tidak terbayarkan ADD di 30 desa itu disebabkan karena ketidak cukupan kas.

“Jadi saya jelaskan Sekarang, tadi, dan beberapa hari sebelumnya, dari 30 desa ini kita tidak bisa bayarkan karena penyababnya yang pertama ketidak cukupan kas yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU), karena ADD ini bersumber dari DAU, kenapa tidak cukup, karena kesalahan penganggaran sebenarnya,” ungkap kabid keuangan Daerah.

Endang juga menjelaskan terdapat input belanja lebih sebesar 13 M, dari target pendapan DAU, yang lebih kurang 600 M.

“Jadi kebetulan modelnya kita membayar sesuai permintaan, siapa yang duluan kita layani, sesuai sumber dananya dan kebetulan 30 desa ini rekomendasinya dari PMD agak lambat, kondi kas posisi kurang Sehingga yang dapat kita bayarkan terakhir kali di 30 desa ini 55 juta perdesa,” lanjutnya.

Sisa ADD 30 Desa tersebut kata Endang, Baru akan dicairkan tahun depan.
“Dan sisanya itu kita akan anggarkan kembali, penganggarannya kembali di tahun 2021 sesuai aturan Permendagri 64 Tahun 2020,” Pungkasnya.

Reporter: Nur Mubarak

Bagikan :