Oleh : Sitti Fatmawati Ilyas, S.Pd
(Pendidik dan Aktivis Muslimah)
Sekolah rakyat adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan, yakni dengan memberikan akses pendidikan formal dan berbagai pelatihan bagi keluarga miskin. Dengan ini mampu mencetak output generasi yang unggul, terampil, memiliki pola pikir positif, dan nilai- nilai luhur. Salah satu langkah strategis dalam membendung angka putus sekolah akibat keterbatasan akses pendidikan. Harapannya, nanti dapat mengangkat keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan.
Di Provinsi Kalimantan Timur, ada lima daerah usulan pembangunan sekolah rakyat yakni Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Dari lima usulan itu, baru Kota Samarinda yang dinilai siap untuk memulai pembangunan fisik tahun 2025 ini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak menyampaikan bahwa faktor krusial yang menentukan realisasi pembangunan sekolah rakyat ini adalah kesiapan lahan. Kemungkinan pembangunan bisa dilakukan tahun ini sangat tergantung dari kesiapan lahan. Harapannya, Juli ini sudah bisa kontak jika lahan siap bangun. Ia juga menjelaskan bahwa Kemensos telah meninjau langsung kesiapan di Kota Samarinda untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Program Sekolah Rakyat dan Akar Masalah Kemiskinan
Sebenarnya program sekolah rakyat ini memiliki tujuan yang mulia mengingat masalah kemiskinan sendiri juga belum tuntas diatasi di negeri ini. Hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Agar hadirnya sekolah rakyat ini tidak menimbulkan kesenjangan yang semakin mendalam untuk masyarakat yang miskin dan yang kaya. Sebab sekarang saja sudah umum dipahami di masyarakat bahwa ada sekolah tertentu untuk orang kaya, sekolah untuk orang miskin atau sekolah khusus anak-anak yang unggul secara akademik. Dimana sekolah – sekolah ini memiliki perbedaan dari sisi kualitas, baik dari segi infrastruktur, fasilitas, kualitas guru dan yang lainnya.
Lalu dari program ini muncul berbagai pertanyaan. Kenapa ada perbedaan? Bukankah pendidikan adalah hak bagi setiap warga? yakni berhak mendapatkan layanan sama, proses yang sama, kualitas yang sama di manapun dan pada siapapun. Baik yang berada di perkotaan atau di pedesaan yang terpencil, baik yang berasal dari keluarga miskin atau keluarga yang kaya. Bukankah yang lebih urgen sebenarnya adalah peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan?
Selanjutnya, jika sekarang pembangunan sekolah rakyat itu terkendala lahan, mengapa tidak mencoba untuk membenahi sekolah yang sudah ada saja? Sekolah yang sudah ada diperbaiki, buku dijamin gratis, diberikan fasilitas yang terbaik, kesejahteraan guru dijamin dan seluruh kebutuhan didalamnya diperhatikan, bukan malah menambah program baru yang justru berpeluang menambah masalah baru.
Menurut Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Subarsono, mengatakan program sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial dinilai kurang tepat karena seharusnya bidang ini ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tidak hanya itu, menurutnya program belum terlalu mendesak dilaksanakan, karena melihat kenyataan bahwa masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mulai dari bangunan sekolah yang rusak hingga gaji para guru terutama guru honorer yang masih memprihatinkan.
Jika yang menjadi tujuan utama dari program sekolah rakyat ini sebenarnya adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Maka langkah yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu adalah memahami akar masalah dari kemiskinan itu sendiri. Sementara kita lihat bahwa penyebab kemiskinan itu ada banyak faktor, bukan hanya karena pendidikan. Jadi Jika ingin menyelesaikan masalah kemiskinan ini secara tuntas, maka pendidikan saja itu belum cukup.
Islam Menjamin Pendidikan
Islam menjadikan pendidikan sebagai sektor krusial yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Pendidikan adalah hak seluruh warga dan negara berperan memastikan seluruh warganya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bahkan orang kafir yang juga menjadi warga negara memiliki hak pendidikan yang sama. Sebab melalui pendidikan akan lahir generasi cemerlang penerus bangsa dan pembangu peradaban mulia. Maka negara akan mengoptimalkan pelayanannya agar seluruh siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengoptimalkan potensinya.
Fasilitas pendidikan yang prima tersedia di seluruh pelosok negeri serta ditunjang dengan anggaran pendidikan yang sangat besar. Kas negara (baitul mal) yang memiliki sumber pemasukan yang melimpah akan sangat mampu menjadi faktor pendukung dalam menyediakan seluruh kebutuhan belajar dan mengajar. Adapun sumber pendanaan untuk kebutuhan pendidikan diambil dari pos fai dan kharaj serta pos kepemilikan umum.
Jika pembiayaan dari kedua pos tersebut mencukupi, negara tidak akan menarik pungutan apapun dari rakyat. Namun jika kas negara kosong atau tidak mencukupi, negara akan meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim. Jika sumbangan tidak juga mencukupi, kewajiban pembiayaan untuk pos pendidikan beralih kepada seluruh kaum muslim yang bersifat tempore. Jika sudah terpenuhi, negara akan menghentikan pemungutannya dan hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang kaya.
Negara juga akan menjamin kualitas para guru. Memberikan fasilitas yang lengkap yang akan memudahkan proses belajar dan mengajar sehingga para guru juga mudah mentransfer ilmunya. Digaji dengan cukup besar, sehingga kehidupan para guru menjadi sejahtera dan mereka bisa lebih fokus dalam mengajar murid-muridnya. Sebagaimana pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra. misalnya, menggaji guru-guru di Madinah sebanyak 15 dinar setiap bulannya. Jika dikonversikan ke rupiah saat ini, sekitar Rp 81 juta per bulan dan gaji ini diambil dari kas negara.
Inilah gambaran Islam dalam menjamin hak pendidikan dan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warganya. Dan semua ini akan terwujud ketika aturan Islam diterapkan secara keseluruhan dalam kehidupan. Wallahua’lam bishowab.
