OPINI-Di tengah gelombang revolusi digital yang semakin masif, tantangan dan peluang bagi pemerintahan daerah di Indonesia menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk lebih cepat, transparan, dan adaptif dalam melayani masyarakat. Di sisi lain, tidak semua wilayah memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengimbangi tuntutan zaman. Dalam konteks ini, Jawa Timur menampilkan wajah kepemimpinan yang berbeda—kepemimpinan yang bersifat transformasional dan digital. Gaya kepemimpinan inilah yang telah mendorong percepatan perubahan, pembaruan sistem, dan lahirnya inovasi-inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan.
Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi, mendorong perubahan, serta membentuk budaya dan nilai-nilai baru dalam organisasi. Seorang pemimpin transformasional tidak hanya mengelola, tetapi juga menciptakan visi dan menggerakkan seluruh elemen organisasi untuk mencapai tujuan besar tersebut. Dalam konteks pemerintahan, hal ini berarti pemimpin tidak sekadar menjalankan roda birokrasi, melainkan menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan teknologi, efisiensi pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan konsistensi dalam menerapkan kepemimpinan transformasional berbasis digital. Di bawah komando kepemimpinan yang visioner, berbagai program digitalisasi dirancang dan dijalankan dengan pendekatan strategis dan terstruktur. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah program Jatim Smart Province, sebuah inisiatif besar yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, efisien, dan terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Program ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi diturunkan dalam bentuk kebijakan dan implementasi di lapangan, seperti sistem informasi pelayanan publik, aplikasi e-government, integrasi data antar-instansi, serta pengembangan dashboard monitoring untuk pengambilan kebijakan berbasis data. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemimpin Jawa Timur tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi membangun pondasi jangka panjang yang kuat demi keberlanjutan transformasi digital.
Lebih dari itu, gaya kepemimpinan ini juga mencerminkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah Provinsi membuka ruang kolaborasi yang luas dengan berbagai pihak—mulai dari akademisi, pelaku industri teknologi, hingga komunitas masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi terealisasi melalui forum-forum diskusi, kegiatan hackathon, pelatihan digital untuk UMKM dan masyarakat desa, serta penyusunan kebijakan yang melibatkan multi-stakeholders. Hal ini mencerminkan prinsip penting dalam kepemimpinan transformasional: perubahan yang berkelanjutan hanya dapat terjadi jika semua pihak merasa memiliki dan terlibat aktif dalam prosesnya.
Contoh lain dari keberhasilan gaya kepemimpinan ini adalah inisiatif Desa Digital. Program ini menunjukkan perhatian pemimpin terhadap pemerataan akses digital, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Melalui pembangunaninfrastruktur internet, pelatihan literasi digital, dan pengembangan aplikasi lokal berbasis kebutuhan warga desa, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar tidak ada satupun wilayah yang tertinggal dalam arus transformasi digital. Gaya kepemimpinan ini menekankan bahwa keadilan digital harus menjadi pilar utama dalam pembangunan teknologi.
Kepemimpinan transformasional juga terlihat dari cara pemerintah mengelola internal birokrasi. Pemimpin JawaTimur mendorong transformasi budaya kerja di kalangan ASN. Lewat pelatihan, sistem reward and punishment berbasis kinerja, serta pemanfaatan aplikasi manajemenkinerja ASN, gaya kerja lama yang kaku dan lambat mulai bergeser menuju model kerja yang lebih dinamis, kolaboratif, dan berbasis hasil. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya diterapkan pada alat, tetapi juga pada manusia yang menggunakannya.
Penting pula untuk mencermati bahwa gaya kepemimpinan ini tidak mengabaikan tantangan yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa transformasi digital bukanlah proses yang instan. Tantangan seperti rendahnya literasi digital di beberapa kalangan, kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan nyata. Namun, justru dalam menghadapi tantangan itulah gaya kepemimpinan transformasional menunjukkan kekuatannya: bukan lari dari masalah, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan dorongan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
Kepemimpinan transformasional digital di Jawa Timur juga memiliki dimensi moral dan etis. Dalam banyak kesempatan, pemimpin provinsi menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk kebaikan publik. Data digunakan bukan untuk kepentingan politik, melainkan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Transparansi informasi dan keterbukaandata publik menjadi bagian dari budaya baru yang dibangun, sehingga masyarakat dapat memantau langsung kinerja pemerintah, menyuarakan kritik, dan memberikan masukan yang konstruktif.
Hal lain yang patut diapresiasi adalah cara pemimpin Jawa Timur merespons perubahan global dan nasional. Alih-alih bersikap reaktif, mereka memilih untuk proaktif dengan terus memperbarui kebijakan digital sesuai perkembangan zaman. Adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain dalam pelayanan publik mulai dijajaki dengan hati-hati namun progresif. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan digital di Jawa Timur bukan sekadar mengejartren, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuatkapasitas tata kelola.
Gaya kepemimpinan transformasional ini juga menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di sektor pendidikan, digitalisasi pembelajaran, sistem informasi sekolah, hingga program pelatihan digital untuk guru dan siswa menjadi bagian dari strategi besar. Di bidang kesehatan, sistem informasi rumah sakit, rekam medis digital, serta pelayanan konsultasi kesehatan berbasis aplikasi mulai diterapkan secara luas. Sementara dalam sektor ekonomi, digitalisasi UMKM melalui platform dagang online, pelatihan pemasaran digital, dan fasilitasi pembayaran digital menjadi prioritas utama dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan semua pencapaian dan pendekatan tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Jawa Timur telah menunjukkan wajah baru dalam kepemimpinan pemerintahan—wajah yang visioner, responsif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Tentu masih banyak ruang untuk perbaikan dan penguatan. Namun yang paling penting, pondasi sudah diletakkan dan arah sudah ditentukan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesinambungan kepemimpinan, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen bersama untuk terus maju.
kesimpulannya, gaya kepemimpinan transformasional digital di Jawa Timur dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal bagaimana kepemimpinan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasipada masa depan. Dengan terus mengedepankan nilai-nilai partisipatif, kolaboratif, dan inovatif, Jawa Timur berada di jalur yang tepat untuk menjadi pelopor transformasi digital pemerintahan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat. (*)
Tulisan opini yang dipublikasikan di media online ini menjadi tanggung jawab penulis secara pribadi. PIJARNEWS.COM tidak bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul atas tulisan yang dipublikasikan.
